Salah satu perkembangan model tata kelola pemerintahan adalah lahirnya tata kelola kolaboratif. Tata kelola kolaboratif pada dasarnya merupakan sebuah alternatif bentuk strategi baru dari pemerintahan yang melibatkan para pemangku kepentingan baik dalam sebuah forum dengan untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Model tata kelola kolaboratif mengakomodasi kerja sama inklusif antara unsur pemerintah, privat, dan masyarakat dengan menggunakan proses tertentu, untuk menetapkan hukum atau aturan dalam rangka menentukan tindakan publik yang baik.
Penerapan konsep tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan pemerintahan, tidak dapat dilepaskan dari komunikasi pemerintahan yang efektif. Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal.
Judul : Jalan Baru Penanganan Pelanggaran HAM Berat: Partisipasi, Transparansi, dan Kolaborasi
jumlah halaman : 232 halaman
ukuran : 14,5 x 20,5
cetakan pertama Juli 2023
Penulis :
1. Iwan Santoso
2. Murtir Jeddawi
3. Romli Arsyad
4. Yana Sahyana
Editor :
Desain Sampul :
Tata Letak Isi :
